Lhokseumawe – Pemerintah Kota Lhokseumawe terus menunjukkan komitmennya dalam menjaga stabilitas harga bahan pangan sekaligus memperkuat ketahanan pangan daerah. Hal ini diwujudkan melalui kegiatan gerakan menanam cabai, bawang, tomat, dan berbagai jenis sayuran yang dilaksanakan di pekarangan Kantor Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Pangan (DKPPP) Kota Lhokseumawe.

Kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Sekretaris Daerah Kota Lhokseumawe, A. Haris, S.Sos., M.Si., bersama jajaran aparatur dan pegawai DKPPP. Dengan penuh semangat, para peserta turut ambil bagian dalam proses penanaman berbagai komoditas pangan strategis sebagai bentuk aksi nyata mendukung pengendalian inflasi daerah.

Kepala DKPPP Kota Lhokseumawe, Cut Elya Safitri, S.KH., M.S.M., yang memimpin kegiatan tersebut menyampaikan bahwa gerakan ini merupakan tindak lanjut dari arahan Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Pemerintah pusat mendorong pemerintah daerah untuk mengoptimalkan pemanfaatan lahan pekarangan sebagai sumber pangan mandiri.

“Pemanfaatan lahan pekarangan secara produktif tidak hanya membantu memenuhi kebutuhan pangan rumah tangga, tetapi juga berkontribusi dalam menjaga stabilitas harga di pasar,” ujarnya.

Gerakan tanam ini menjadi salah satu strategi konkret dalam menghadapi fluktuasi harga bahan pangan, khususnya komoditas hortikultura seperti cabai dan bawang yang kerap memicu inflasi. Dengan meningkatkan produksi secara mandiri, diharapkan ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah dapat berkurang.

Selain itu, kegiatan ini juga menjadi sarana edukasi bagi masyarakat dan aparatur pemerintah tentang pentingnya ketahanan pangan berbasis keluarga. Dengan menanam sendiri kebutuhan pangan, masyarakat dapat lebih mandiri sekaligus meningkatkan kualitas konsumsi gizi sehari-hari.

Melalui langkah ini, Pemerintah Kota Lhokseumawe berharap gerakan pemanfaatan pekarangan dapat terus berkembang dan menjadi budaya di tengah masyarakat, sehingga tercipta ketahanan pangan yang kuat, berkelanjutan, dan mampu mendukung stabilitas ekonomi daerah.