LHOKSEUMAWE - Kepala Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian, dan Pangan (DKPPP) Kota Lhokseumawe bersama Kepala Bidang Perikanan Tangkap mengikuti Focus Group Discussion (FGD) terkait Identifikasi Lokasi Pengelolaan Karbon Biru di Kota Lhokseumawe, Senin (28/9/2026)

Kegiatan yang berlangsung di ruang pertemuan DKPPP Kota Lhokseumawe tersebut diselenggarakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Direktorat Jenderal Penataan Ruang Laut, Balai Penataan Ruang Laut (BPRL) Padang.

Pelaksanaan FGD merupakan bagian dari upaya identifikasi lokasi pengelolaan karbon biru di wilayah kerja BPRL Padang sebagaimana amanat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2026 tentang Pedoman Penentuan Lokasi Pengelolaan Karbon Biru.

Dalam FGD tersebut, wilayah yang diusulkan sebagai Lokasi Pengelolaan Karbon Biru Berada Di Gampong Meunasah Mee Dan Gampong Cut Mamplam Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe. Kawasan tersebut memiliki ekosistem mangrove yang menjadi bagian dari wilayah pesisir dan memiliki potensi untuk mendukung pengelolaan karbon biru.

Selain itu, di kawasan mangrove tersebut telah terdapat kelompok masyarakat yang melakukan kegiatan seperti menanam, memelihara serta menjaga wilayah mangrove, sehingga keberadaan kelompok masyarakat menjadi salah satu aspek yang turut diperhatikan dalam proses identifikasi dan pengelolaan kawasan.

FGD turut dihadiri oleh perwakilan Kantor Pertanahan Kota Lhokseumawe, Dinas Lingkungan Hidup Kota Lhokseumawe, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kota Lhokseumawe, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Lhokseumawe, serta Camat Muara Dua.

Kehadiran berbagai instansi tersebut menjadi bagian dari koordinasi lintas sektor dalam mendukung proses identifikasi lokasi pengelolaan karbon biru di wilayah Kota Lhokseumawe.

Dalam pertemuan tersebut, pembahasan difokuskan pada pengumpulan dan pertukaran data yang diperlukan untuk mendukung proses identifikasi lokasi pengelolaan karbon biru. Data yang dibahas antara lain pemetaan kepemilikan lahan di wilayah pesisir dalam bentuk data spasial shapefile dan Excel sesuai area yang telah dipetakan, status kepemilikan dan luasan lahan, serta data kelembagaan pengelolaan mangrove, termasuk informasi mengenai kelompok masyarakat yang telah memanfaatkan kawasan mangrove di wilayah usulan.

Setelah pelaksanaan FGD, kegiatan dilanjutkan dengan peninjauan langsung wilayah usulan pengelolaan karbon biru di Kawasan Mangrove Gampong Meunasah Mee Dan Gampong Cut Mamplam Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe dengan luasan wilayah mangrove ± 30 Hektar. Peninjauan lapangan dilakukan oleh Bidang Perikanan Tangkap DKPPP Kota Lhokseumawe bersama staf BPRL Padang untuk melihat secara langsung kondisi kawasan mangrove, aktivitas pemanfaatan oleh kelompok masyarakat, serta kondisi wilayah yang menjadi usulan lokasi pengelolaan karbon biru.

Peninjauan tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya memperoleh gambaran kondisi aktual di lapangan dan melengkapi informasi yang telah dibahas dalam FGD. Keberadaan ekosistem mangrove serta kelompok masyarakat yang telah memanfaatkan kawasan tersebut menjadi informasi yang dapat mendukung proses identifikasi dan perencanaan pengelolaan karbon biru di wilayah Kota Lhokseumawe. Kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta pemangku kepentingan terkait dalam penyediaan data dan informasi wilayah pesisir.

(Foto: Bidang Perikanan Tangkap-DKPPP Kota Lhokseumawe)